Dasar Hukum & Regulasi
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPVP Padang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut guna menjamin transparansi dan pelindungan data.
1. Peraturan Tingkat Dasar & Nasional
UUD 1945 Pasal 28F
Landasan konstitusional mutlak yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang inti yang membentuk PPID dan mendefinisikan kategori informasi publik.
Undang-Undang No. 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan. Mengatur pengelolaan arsip dokumen institusi agar tertata dan dapat disediakan saat ada permintaan.
Undang-Undang No. 27 Tahun 2022
Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Kewajiban hukum bagi institusi untuk melindungi data pribadi pemohon secara aman.
2. Peraturan Pelaksana & Teknis Nasional
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
Peraturan pemerintah resmi yang menjelaskan pedoman dan tata cara pelaksanaan teknis dari UU Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Pedoman teknis operasional, mencakup SOP, batas waktu, dan Uji Konsekuensi.
3. Peraturan Spesifik Kementerian
Permenaker No. 21 Tahun 2019
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kemnaker. Panduan operasional utama yang memuat format formulir dan alur kerja.
Kepmenaker Penunjukan PPID
Keputusan internal berkala yang menetapkan struktur, Atasan PPID, serta susunan PPID Pelaksana di lingkungan kementerian dan UPT.